Terbentur Izin MKN, Penyelidikan Kasus Dugaan Penggelapan Oknum Notaris di Manggarai Barat Terhambat

Tribratanewsmanggaraibarat.com — Labuan Bajo, Penanganan kasus dugaan tindak pidana penggelapan yang melibatkan seorang oknum Notaris berinisial WIN di Kabupaten Manggarai Barat kini berada dalam sorotan publik.

‎Langkah hukum yang ditempuh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Manggarai Barat menemui tantangan prosedural usai Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak memberikan izin pemeriksaan terhadap terlapor.

‎Kasus ini resmi bergulir sejak laporan polisi bernomor LP/B/175/X/2025/SPKT/Polres Manggarai Barat/Polda NTT diterbitkan pada 31 Oktober 2025. Laporan tersebut dilayangkan oleh Hasan, yang bertindak sebagai pelapor sekaligus salah satu dari lima korban lainnya, yakni Husu H. Hama, Jumratul Akbar, Jamaludin, dan Kursia.

Konstruksi Penyelidikan dan Pengumpulan Alat Bukti

‎Menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, jajaran Satreskrim Polres Manggarai Barat langsung menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan SP-Lidik/436/X/RES.1.11/2025/Sat Reskrim untuk melakukan investigasi awal.

‎Dalam kurun waktu penyelidikan, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap 8 (delapan) orang saksi kunci. Selain para korban dan pelapor, penyidik juga telah menyerap keterangan dari beberapa saksi lain, di antaranya Arafik, Melkior Gandur, dan Is Sudarsono, serta mengamankan serangkaian dokumen keperdataan dan administrasi yang berkaitan langsung dengan pokok perkara.

‎"Dalam kasus ini, kami telah memeriksa sebanyak 8 orang saksi kunci termasuk pelapor dan mengamankan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pokok perkara," ujar Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang, S.I.K. melalui Kasat Reskrim, AKP Lufthi Darmawan Aditya, S.T.K., S.I.K., M.H., saat dikonfirmasi pada Kamis (12/11/2026) pagi.

‎Kasat Reskrim menegaskan komitmen pihak kepolisian dalam mengusut tuntas perkara ini secara proporsional dan berkeadilan.

‎"Prinsip utama kami adalah memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, khususnya pihak pelapor. Penyidik bekerja secara terukur berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang terkumpul di lapangan," tegas AKP Lufthi.

Terbentur Keputusan Pleno MKN Wilayah NTT

‎Upaya penyidik untuk meminta keterangan langsung dari terlapor selaku Notaris mengalami kendala administratif-regulatif. Berdasarkan aturan perundang-undangan jabatan notaris, penyidik telah mengirimkan permohonan persetujuan pemeriksaan kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah NTT sebanyak dua kali, yakni pada 10 Desember 2025 dan permohonan susulan pada 25 Maret 2026.

‎Namun, Rapat Pleno MKN Wilayah NTT pada 12 Januari 2026 memutuskan untuk tidak memberikan persetujuan kepada penyidik Satreskrim Polres Manggarai Barat untuk menghadirkan dan memeriksa WIN. Hingga kini, permohonan susulan kedua yang diajukan kepolisian juga belum mendapat balasan resmi.

‎"Penyidik telah menyampaikan permohonan persetujuan pemeriksaan terhadap Terlapor kepada pihak MKN Wilayah NTT. Berdasarkan hasil rapat majelis, MKN menolak memberikan persetujuan bagi penyidik untuk memanggil maupun memeriksa Terlapor. Atas penolakan tersebut, penyidik kini telah melayangkan surat permohonan kedua kepada MKN Wilayah NTT," jelas Kasat Reskrim.

Asistensi Ditreskrimum Polda NTT: Strategi Pertimbangan Hukum Alternatif

‎Guna mengantisipasi stagnasi perkara, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTT turun tangan memberikan asistensi teknis dan pengawasan ketat. Ditreskrimum Polda NTT memberikan sejumlah petunjuk strategis kepada Satreskrim Polres Manggarai Barat.

‎Petunjuk tersebut meliputi analisis komprehensif terhadap pertimbangan hukum atas penolakan MKN Wilayah NTT, penguatan argumentasi urgensi penyidikan untuk pengajuan ulang izin pemeriksaan, serta optimalisasi keterangan saksi dan dokumen guna memperkokoh konstruksi pidana tanpa bergantung penuh pada keterangan Terlapor.

‎Selain itu, penyidik didorong untuk menggelar perkara khusus bersama pimpinan dan ahli guna menyusun pendapat hukum (legal opinion) yang solid, serta menjamin transparansi dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) secara berkala kepada pihak Pelapor.

‎Menanggapi asistensi tersebut, pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas.

‎"Penolakan izin pemeriksaan tidak menghentikan proses penyelidikan. Kami merancang penguatan alat bukti alternatif serta menyiapkan Gelar Perkara Khusus untuk menentukan langkah penetapan status hukum perkara ini secara obyektif," pungkas AKP Lufthi.**#